Hasil verifikasi dan validasi terhadap data rumah tangga miskin yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2015 menyimpulkan angka penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 2,3 persen dari 81.757 Jiwa tahun 2014 menjadi 79.387 jiwa di tahun 2015 ini.
Kepala Disdukcapil Kukar Drs Getsmani Zeth MM saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (24/11) menjelaskan, verifikasi dan validasi database rumah tangga miskin dilakukan setiap tahun melibatkan para aparat desa dan seluruh Ketua RT se Kukar.
“Data awal yang dipakai adalah data program perlindungan sosial atau PPLS 2008 yang setiap tahun terus divalidasi hingga tahun 2015. Dari hasil verifikasi database rumah tangga miskin ini memperlihatkan tingkat kemiskinan di Kukar hanya 7,76 persen dari jumlah penduduk 654.761 jiwa,”tegasnya.
Ia menyebutkan, ada 14 kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah penduduk tersebut masuk kategori miskin. Bila sembilan kriteria atau variabel terpenuhi, maka penduduk tersebut termasuk orang miskin. Sembilan kriteria itu, sambung dia, diantaranya luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi perorang, tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama tetangga lain, hanya sanggup makan satu kali sehari, tidak sanggup membayar pengobatan di Pusekemas, sumber penerangan tidak menggunakan listrik, sumber air minum berasal dari sumur dan lain-lain.
“Menurunnya angka kemiskinan di Kukar ini, pertanda semakin membaiknya taraf ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Memang belum ada survei dilakukan untuk mengetahui korelasi antara membaik ekonomi warga dan turunnya angka kemiskinan di Kukar. Namun, menurut analisa saya secara kasat mata penurunan angka kemiskinan itu disebabkan adanya pembangunan yang dilakukan selama ini oleh Pemerintah melalui program Gerbang Raja (Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera),” ungkapnya.
Lebih jauh mantan Camat Tabang ini menyebutkan melalui program Gerbang Raja telah dibangun infrastruktur jalan secara merata yang memudahkan akses transportasi dari satu wilayah ke wilayah lain menjadi lancar termasuk lancarnya menjual produk pertanian dan lain-lain. Selain pembangunan infrastruktur yang menjadi konsen Bupati, lanjut dia, ada juga program Alokasi Dana Desa (ADD). Melalui ADD ini program pembangunan direncanakan sendiri oleh desa dan warganya sesuai kebutuhan.
“Program lain yang cukup memberi andil semakin membaiknya ekonomi warga adalah diluncurkannya dana bergulir untuk Kelompok Usaha Bersama Perempuan (KUBP). Melalui KUBP ini kaum perempuan di Kukar mampu menambah pendapatan keluarga,”pungkasnya.(ind) – Tenggarong -KoranKaltim